Rakorda Urusan PPPA se Kaltim 2025, Wagub Seno: Perkuat Jejaring Wujudkan Generasi Emas Kaltim

---

Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Seno Aji membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) se-Kalimantan Timur di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kutai Timur, Bukit Pelangi Sangatta, Ahad 25 Mei 2025.

Melalui Rakorda P3A, diharapkan mampu memperkuat network (jejaring) dan membagi inspirasi, serta mampu menyusun langkah konkret menuju Kalimantan Timur sukses menuju generasi emas.

"Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus kita maksimalkan," katanya.

Wagub Seno tidak menampik hingga saat ini permasalahan bahkan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi.

"Kita miris dan prihatin, maka kita harus cepat bertindak. Pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak sudah menjadi amanat undang-undang," tegasnya.

Pemerintah Provinsi Kaltim diakui Wagub Seno sangat mendukung upaya-upaya memberdayakan sekaligus melindungi perempuan dan anak.

"Kami terus mendorong kabupaten dan kota tercipta kondisi ramah perempuan dan peduli anak, sehingga terwujud Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)" ungkapnya.

Hingga saat ini sembilan daerah di Kaltim sudah menyandang status dengan kategori Kabupaten/Kota Layak Anak.

"Semoga Mahakam Ulu segera masuk kategori KLA, sehingga genap sepuluh kabupaten dan kota kita masuk kategori KLA," harap Wagub Seno.

Bupati Kutai Timur H Ardiansyah Sulaiman mengapresiasi Rakorda Urusan P3A sebagai upaya bersama melibatkan lintas sektor guna perlindungan dan meningkatkan taraf hidup perempuan dan anak di Kaltim.

"Saya sudah meminta seluruh dinas/instansi terkait untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga perempuan dan anak menjadi lebih baik kehidupannya," bebernya.

Kepala DP3A Kaltim Noryani Sorayalita melaporkan berdasarkan aplikasi Simfoni PPPA DP3A Provinsi Kaltim pada tahun 2022 – 2024 tercatat 3.055 kasus dan jumlah korban 3.298 orang (perempuan dan anak).

"Kondisi ini menjadi fokus kerja kami guna meminimalisir kasus dengan program nyata melibatkan lintas sektor," ujarnya.

Selain itu, program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tingkat terkecil membentuk Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).

"Program diinisiasi sejak 2020 pada 138 desa percontohan di 71 kabupaten/kota se-Indonesia," sebutnya.

Hingga April 2024 tercatat 1.967 desa dan kelurahan telah berkomitmen serta mengimplementasikan program DRPPA.

"Di Kaltim telah terpilih dua kabupaten menjadi pilot project tingkat nasional, yaitu Kabupaten Berau dan Paser," sebutnya.

Rakorda dilaksanakan selama tiga hari (25-27 Mei), dihadiri Komisi IV DPRD Kaltim, jajaran Forkopimda Kabupaten Kutai Timur, Ketua TP PKK Kutai Timur Hj Siti Robbiah Ardiansyah, Kepala DP3A kabupaten/kota se-Kaltim.