Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Wagub Seno : Tanggal 28 Mei, Musdes/Muskel Selesai 100 Persen

---

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan musyawarah desa/kelurahan pada 28 Mei ini dari jadwal sebelumnya 31 Mei sudah selesai 100 persen.

Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Seno Aji saat Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Provinsi Kalimantan Timur, di Lamin Etam Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Sabtu 24 Mei 2025.

Dari 1.038 desa/kelurahan se Kalimantan Timur, hingga saat ini sekitar 50 persen lebih telah melaksanakan musyawarah desa/kelurahan khusus pembentukkan Koperasi Merah Putih.

"Tanggal 28 Mei, pukul 23.30 Wita, semua musyawarah desa/kelurahan sudah selesai," katanya.

Wagub Seno mengapresiasi komitmen kepala daerah hingga camat dan lurah/kepala desa yang telah melaksanakan musyawarah desa/kelurahan lebih cepat.

"Saya apresiasi Bontang sudah seratus persen. Samarinda juga menyusul ya. Nah, kabupaten dan kota lainnya, silahkan Pak Bupati dan Wali Kota dipercepat," ungkapnya.

Sesuai program pembentukkan Koperasi Merah Putih yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk segera terbentuk di seluruh desa dan kelurahan seantero nusantara.

Dijelaskan Wagub Seno bahwa setelah musyawarah desa/kelurahan, pemerintah akan mendatangkan notaris di setiap desa/kelurahan guna pembuatan akte (badan hukum) Koperasi Merah Putih di Kementerian Hukum dan HAM dan diserahkan ke Kementerian Koperasi.

"Tanggal 12 Juli, insyaallah Pak Prabowo akan melaunching koperasi desa/kelurahan serentak se Indonesia. Dan tanggal 28 Oktober sudah akan operasional," sebutnya.

Wakil Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menyebutkan pemerintah akan menyubsidi (dana awal/modal) operasional koperasi desa/kelurahan Merah Putih sebesar Rp3 miliar per koperasi.

"Tenor (masa pengembalian) selama 6 tahun dengan standard perbankan. Namun tetap dengan bunga rendah," sebutnya.

Koperasi desa/kelurahan diberi keleluasaan untuk melakukan berbagai usaha sesuai potensi desa/kelurahan, seperti penyalur pupuk, agen gas elpiji, toko sembako, simpan pinjam, sewa alsintan, logistik desa, klinik dan apotik desa.

"Kantor operasional koperasi, kita sarankan tidak perlu dibangun baru. Cukup menggunakan atau memaksimalkan aset-aset desa/kelurahan yang sudah ada," pesannya.

Atas nama Pemerintah, Wamen Koperasi RI Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi atas langkah cepat pemerintah daerah se-Kaltim menggerakkan desa/kelurahan membentuk koperasi.

"Kaltim selama ini berkontribusi besar terhadap pendapatan negara. Sekarang balik gantian, negara memberikan kontribusinya untuk Kalimantan Timur," ucapnya.

Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran khusus dalam pengembangan koperasi desa untuk Koperasi Desa Merah Putih sebesar Rp250 triliun, kredit usaha rakyat (KUR) melalui koperasi desa Rp300 triliun dan makan bergizi gratis (MBG) total anggaran Rp200 triliun.

"Alokasi anggaran itu semua akan dikelola koperasi desa/kelurahan seluruh Indonesia," tambahnya.

Tampak hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni dan para pejabat eselon 1 kementerian/lembaga pusat, para bupati dan wali kota se-Kaltim, pimpinan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kaltim, para notaris, camat dan lurah/kepala desa se-Kaltim.(yans/her/adpimprovkaltim)