Optimalisasi PAD, Pemprov Kaltim Kerja Sama dengan Paylabs, Gubernur Harum: Pembayaran Digital, Agar Semua Terkontrol Dengan Baik

JAKARTA-Gubernur Kalimantan Timur H Rudy Mas’ud (Harum) mengungkapkan penyematan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi sangat penting berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Harum pada acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Tim Pembina Samsat Kaltim dengan PT Wahana Pembayaran Digital (Paylabs) di Kantor Badan Penghubung Kaltim di Jakarta, Rabu, 30 Juli 2025.

“Pertama, tingkat akurasi yang tinggi. Kedua, lebih under control. Dan yang utama adalah tidak bersinggungan langsung dengan uang. Korupsi itu bisa terjadi karena disitu ada kesempatan. Jadi memang ini yang harus kita hindari, dengan menyematkan teknologi dan menggunakan serta menguasai teknologi berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” ungkap Harum.

Menurut Harum, kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama ini tentunya memiliki ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Dengan harapan, bekerja sama dengan Paylabs ini, terutama berkaitan dengan pembayaran digital agar semuanya bisa terkontrol dengan baik.

“Kerja sama ini merupakan bentuk komitmen Pemprov Kaltim dalam menerapkan SPBE. Saya kalau bisa tidak boleh ketemu lagi dengan semua-semuanya, wajib pajaknya dan macam-macamnya tidak boleh lagi. By system. Semuanya kalau tidak by system pasti akan menjadi persoalan. Termasuk semua yang berkaitan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Semuanya wajib untuk masuk SIPD. Kapan tidak masuk SIPD, maka disitu terjadi penyalahgunaan tata kelola administrasi,” jelas Harum.

Harum mengatakan melalui sinergi dan kolaborasi ini, diharapkan seluruh komponen PAD, baik dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, maupun lain-lain PAD yang sah, ke depan juga dapat terintegrasi dalam sistem pembayaran elektronik melalui kerja sama dengan Paylabs.

“Kerja sama ini sekaligus merupakan bentuk komitmen Pemprov Kaltim dalam memperluas ekosistem digital demi mempermudah layanan kepada masyarakat, khususnya dalam bentuk transaksi digital yang lebih aman, cepat, dan transparan,” kata Harum.

“Harapan kami ke depan, agar seluruh organisasi perangkat daerah yang melakukan pemungutan pendapatan, seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Unit Pelayanan Teknis lainnya, dapat menjalin kerja sama dan kolaborasi yang serupa dengan Paylabs dalam rangka penguatan sistem pembayaran non tunai,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Bapenda Kaltim Ismiati melaporkan kerja sama ini merupakan satu keterbaruan yaitu menambah salah satu fitur dalam website Simpator, sebagai upaya optimalisasi pendapatan asli daerah melalui kanal-kanal pembayaran digital.

“Dengan kerja sama ini, Simpator bukan hanya memberikan informasi kepada wajib pajak terkait perkembangan pembayaran pajak, wajib pajak juga sudah bisa melakukan pembayaran digital pajak kendaraan bermotor atau PKB melalui Simpator,” kata Ismiati.

Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Gubernur Harum dengan Direktur PT Wahana Pembayaran Digital (Paylabs) Bimo Adhiprabowo. Dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama oleh Kepala Bapenda Kaltim, Dirlantas Polda Kaltim, Kombes Pol  Rifky, Direktur PT Jasa Raharja Kanwil Kaltimtara, Wanda P Asmoro, dan Direktur BPD Kaltimtara, Muhammad Yamin.

Tampak hadir Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Anggota DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle dan Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, Kepala OJK perwakilan Kaltimtara, Parjiman, Deputi Direktur Bank Indonesia Perwakilan Kaltim Bayuadi Hardiyanto, Executive Manager Kantor Pos Samarinda Sony Junaedi, dan Kepala BPKAD Kaltim Ahmad Muzakkir, Kepala Biro Ekonomi Iwan Darmawan, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Irhamsyah. (her/ky/adpimprovkaltim)