Lesehan, Wagub Terima Aspirasi HMI Samarinda

SAMARINDA- Setelah dua jam menyampaikan aspirasi di luar pagar Kantor Gubernur Kaltim, puluhan anggota dan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Samarinda dipimpin Ketua Cabang Samarinda Syahril Saili, diterima Wakil Gubernur Kaltim H Seno Aji dengan duduk bersama di teras Kantor Gubernur Kaltim, Senin 4 Agustus 2025.

Wagub Seno Aji menjelaskan tuntutan HMI sangat relevan, seperti masalah infrastruktur daerah terpencil, terutama Mahakam Ulu (Mahulu).

Wagub menegaskan tahun ini Pemprov Kaltim dalam kepemimpinan Gubernur Rudy Mas'ud dan dirinya telah mengalokasikan anggaran jalan dari Tering (Kutai Barat) hingga Ujoh Bilang (Mahulu) mencapai ratusan miliar.

"Kami terima aspirasi adik-adik HMI Samarinda. Mereka banyak menyampaikan tuntutan. Infrastruktur misalnya, kita jelaskan tahun ini dialokasikan ratusan miliar, pekerjaan mulai Tering hingga Mahakam Ulu. Insyaallah akhir tahun ini sudah selesai," ucap Wagub Seno usai menerima puluhan Anggota dan Pengurus HMI Samarinda.

"Bahkan, jika ada anggota HMI yang mau ikut, kita bisa sama-sama jalan ke Mahakam Ulu," pesannya.

Selain itu, HMI juga menuntut penertiban ekploitasi tambang yang mengakibatkan korban jiwa.

Wagub Seno mengatakan Pemprov Kaltim juga berupaya tegas penanganan kegiatan tambang tidak ramah lingkungan dan menggangu aktifitas masyarakat.

Bahkan, sejumlah perusahaan tambang yang izinnya dari pusat sudah dikomunikasikan agar taat melaksanakan reklamasi dan menjaga lubang tambang mereka.

"Tambang adalah kewenangan pusat. Tapi, kita sudah berupaya koordinasi maksimal. Harapan kita tidak ada lagi korban jiwa di lubang tambang," jelas Wagub Seno.

Tuntutan lain terkait pendidikan dan kesehatan juga disampaikan HMI dengan bijak.

"Kita sudah menyampaikan perkembangan program Jospol, terkait pembangunan rumah sakit dan sekolah baru di daerah terpencil," jelasnya.

Mengenai kasus DBON, Pemprov Kaltim menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Kaltim.

"Kita berpesan agar tetap dilakukan pemeriksaan terhadap DBON dan sekarang masih berjalan," tegasnya.(jay/yans/adpimprovkaltim)