Komisi II DPR Apresiasi Kesiapan Pilkada Kaltim, Rifqinizamy : Meski Kondusif, Tetap Harus Waspada

IBU KOTA NUSANTARA - Komisi II DPR melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kalimantan Timur (Kaltim). Kunjungan dipimpin langsung Ketua Komisi II DPR HM Rifqinizamy. Sejumlah politikus senior Senayan hadir. Antara lain Dede Yusuf dari Fraksi Demokrat dan Mardani Ali Sera dari PKS.
Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan sukses pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg), 14 Februari 2024 lalu.
"Secara umum partisipasi pemilih saat pilpres dan pileg Februari lalu jauh di atas rata-rata nasional," kata Akmal Malik di Swissotel Nusantara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (8/11/2024).
Secara rinci Akmal lalu menguraikan raihan sukses partisipasi pemilih Kaltim pada pilpres dan pileg lalu. Partisipasi pemilih pada pemilihan presiden sebesar 79,80 persen. Sedangkan untuk pemilihan DPR RI partisipasi pemilih sebesar 79,18 persen dan pemilihan DPRD 79 persen.
"Kita bersyukur partisipasi pemilih Kaltim di atas rata-rata nasional. Ini adalah keberhasilan bersama. Penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, pihak keamanan, masyarakat dan pemerintah," beber Akmal.
Akmal menegaskan sesuai tugas dan fungsi pemerintah adalah memberi dukungan penyelenggaraan pilkada.
"Kami sangat mendukung proses demokrasi yang diujungtombaki oleh para penyelenggara pemilu," tegas Akmal.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu juga mengaku rajin berkomunikasi dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim Fahmi Idris. Mereka pun aktif memantau kesiapan infrastruktur dan logistik pemilu hingga ke desa-desa dan daerah terpencil.
"Kita rajin berkomunikasi. Tidak harus formal. Ber-Wa-an saja juga bisa," ungkapnya.
Salah satu bentuk dukungan nyata Pemprov Kaltim demi sukses pilkada serentak adalah dengan pemberian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
"Total NPHD yang sudah direalisasikan untuk KPU, Bawaslu dan pihak keamanan mencapai Rp1,1 triliun," ungkap Akmal.
Realisasi tersebut disesuaikan dengan tahapan. Untuk pihak keamanan terutama pada saat pelaksanaan dan pengamanan penghitungan hasil pilkada.

"Kaltim yang pertama menyelesaikan NPHD, pada 23 September 2023. Itu bentuk dukungan kami untuk sukses pilkada. Alhamdulillah kami di-back up oleh Forkopimda," puji Akmal.
Nilai lebih dukungan lainnya adalah memberikan jaminan sosial BPJS bagi tenaga lapangan di seluruh TPS di Kaltim.
"Hanya di sini semua petugas TPS kita beri jaminan sosial BPJS kesehatan. Ini tidak ada di daerah lain," bangga Akmal lagi.
Ketua Komisi II DPR RI HM Rifqinizamy memuji langkah-langkah yang dilakukan Pemprov Kaltim bersinergi dengan penyelenggara pemilu dan Forkopimda. Namun ia mengingatkan pemanfaatan NPHD secara tepat dan tidak melanggar hukum.
"Laporan ke kami NPHD Kaltim bagus dan dukungan TNI Polri juga sangat baik," kata Rifqinizamy.
"Saya terima kasih ke Pak Pj Gubernur, tidak ada masalah dengan NPHD. Karena di tempat lain NPHD-nya sudah habis, padahal pemilunya belum apa-apa. Terpaksa kita bantu dengan APBN," sebut politikus dari Kalimantan Selatan itu.
Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris melaporkan pilkada tahun ini akan diikuti 2.821.202 pemilih yang terdaftar dalam DPT. Mereka akan mencoblos di 6.274 TPS dengan 30 TPS Lokasi Khusus.
"Kampanye dilakukan mulai 25 September hingga 23 November 2024. Sedangkan debat terakhir 22 November 2024. Mudah-mudahan tensi politik semakin menurun," harap Fahmi.
Sementara Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto menjelaskan kampanye terbanyak dilakukan di Bontang, Balikpapan, Kutai Timur dan Samarinda.
"Hal yang perlu menjadi catatan bahwa dari sekian kasus pada masa kampanye, terdapat 18 kasus yang berkaitan dengan aparatur sipil negara. Padahal ASN harus netral. Ini harus menjadi catatan Pak Pj Gubernur," ungkap Hari Dermanto.
Satu hal lain yang juga perlu menjadi kewaspadaan adalah potensi kerawanan pemilu. Apalagi, hanya terdapat dua pasangan calon gubernur di Kaltim.
"Meski secara umum kondisi Kaltim cukup kondusif, kami harap Kaltim tetap waspada karena daerah ini berada di posisi kelima rawan tinggi pilkada di Indonesia. Apalagi, pasangan calon pilgub hanya ada dua," timpal Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy.
Pertemuan juga dihadiri Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Komisioner KPU RI Iffa Rosita, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, sejumlah Pjs bupati dan wali kota dan perwakilan Polda Kaltim dan Kodam VI Mulawarman. (sul/ky/adpimprov kaltim)