Hutan Mulai Gundul, Kaltim Bersiap Menuju Pembangunan Berbasis Kemaritiman

---

Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas'ud menyampaikan gagasan terkait rencana pembangunan masa depan Benua Etam.

Meski hingga hari ini Kaltim dikenal sebagai provinsi yang kaya sumber daya alam, Gubernur Harum justru berpikir bagaimana daerah dengan luas 127.000 km2 ini lebih kuat secara ekonomi di masa kini dan masa depan.

Gubernur Harum ingin agar Kaltim tidak terus bergantung pada transfer dana pusat. Tapi memiliki kekuatan ekonomi mandiri dari pendapatan asli daerah.

"Bagaimana kita bisa menyusun tahapan strategis peralihan pembangunan dari sektor berbasis darat ke sektor kemaritiman," kata Gubernur Harum saat Rapat Koordinasi Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di ruang kerja Gubernur Kaltim, Rabu (25/6/2025).

Peralihan pembangunan ini, bukan tanpa alasan. Gubernur Harum menjelaskan, hutan Kaltim saat ini sudah habis. Bahkan sudah sejak sekitar 30-40 tahun lampau. Konsesi hutan tanaman alam bisa sampai 50 tahun. Untuk hutan tanaman industri dengan perpanjangan bisa sampai 100 tahun.

Jadi, lanjut Gubernur Harum, konsesi kehutanan di Kaltim dan Indonesia baru akan habis sekitar tahun 2100.

Perkebunan tak jauh beda. Konsesi perkebunan jelas Gubernur Harum, biasanya antara 25-30 tahun. Bisa diperpanjang hingga dua kali. Jadi keseluruhan bisa sampai 90 tahun.

Demikian juga pertambangan. Batu bara yang dikeruk habis dari perut bumi Kalimantan Timur menurutnya tidak banyak memberi kontribusi terhadap penerimaan daerah.

Ponton batu bara setiap hari melintas di Sungai Mahakam. Masyarakat Kaltim hanya jadi penonton. Tidak ada kontribusi untuk penerimaan daerah.

"Tapi seluruh dampak sosial, dampak lingkungan dan dampak buruk lainnya harus dirasakan masyarakat dan menjadi tanggung jawab kepala daerah," sambung Gubernur.

Karena alasan itulah, maka ke depan Kaltim harus memikirkan potensi besar pengembangan pembangunan berbasis sektor kemaritiman.

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah identifikasi potensi, tantangan dan kebutuhan Kelembagaan di wilayah pesisir dan laut.

Selanjutnya adalah membangun sinergi organisasi perangkat daerah terkait program maritim nasional dan potensi daerah, kepelabuhanan, perikanan, STS dan participating interest (PI) migas, serta kegiatan pesisir lainnya.

Agenda lain yang juga penting ditindaklanjuti adalah identifikasi wilayah strategis maritim, pulau-pulau kecil, peta wilayah pesisir laut, kegiatan STS, migas di atas 12 mil laut, pemutakhiran RTRW berbasis data kewenangan provinsi, sesuai Pasal 22 UU 23 Tahun 2014.

Selain itu juga penting menurut Gubernur Harum dilakukan penguatan dan harmonisasi regulasi, serta SOP lintas OPD.

Untuk pengembangan potensi kemaritiman ini, Gubernur Harum menyarankan skema pembiayaan kemitraan, investasi dana pusat DAK Maritim, kemitraan BUMD, PI 10 persen dan lain-lain.

"Perlu ada keterlibatan BUMD dalam bisnis kemaritiman ini, seperti ship to ship (STS) dan offshore logistic," beber Harum.

Ditambahkannya, Pemprov Kaltim saat ini sedang berakselerasi untuk melaksanakan program-program yang berpihak kepada rakyat. Sebab itu, Pemprov Kaltim sangat berharap dukungan dan kolaborasi instansi vertikal, seperti jajaran KSOP di Kaltim.

"Kami siap support KSOP dan KUPP. Tapi kami juga perlu sinergi. Paham-pahamlah," tutup Gubernur.

Beberapa pejabat KSOP hadir antara lain Kepala KSOP Kelas I Samarinda Mursidi, Kepala Distrik Navigasi Kelas I Samarinda Amiruddin, Kepala KSOP I Balikpapan Weku Frederick Karuntu, Kepala Kantor Unit Pengelola Pelabuhan (KUPP) Kelas I Sangkulirang Raden Yogie Nugraha, Kepala KUPP Kelas II Tanjung Redeb Lister Gurning, Kepala KUPP Sangatta Herman dan Kepala KUPP Kuala Samboja Zulqadri Edy. (sul/yans/adpimprovkaltim)