Hari Pertama Presiden Jokowi Berkantor di IKN, Pj Gubernur Kaltim, Wali Kota Samarinda dan Balikpapan Jadi Tamu Khusus

---

Senin, 29 Juli 2024 menjadi hari pertama Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, antara lain Menteri PUPR yang juga Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimoeljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni.

Setelah para menteri, secara khusus Presiden Joko Widodo mengundang Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud, Wali Kota Samarinda Andi Harun dan Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun.

Pj Gubernur Akmal Malik menyampaikan apresiasi atas undangan Presiden Joko Widodo dan menyebut hal ini sebagai bukti perhatian orang nomor satu Indonesia itu kepada masyarakat Kaltim.

"Alhamdulillah, kami mendapat kehormatan menerima undangan Pak Presiden di hari pertama beliau berkantor di IKN," ucap Akmal di
Istana Garuda usai bertemu Presiden Joko Widodo, Senin (29/7/2024).

Beberapa hal menjadi poin pembicaraan bersama Presiden Joko Widodo. Salah satunya tentang pelaksanaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN.

Pada prinsipnya, Kaltim siap memberi dukungan untuk sukses pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024 di IKN.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono menjelaskan ada dua pesan penting yang disampaikan Presiden Joko Widodo.

Pertama, pembangunan IKN tidak diperbolehkan menyingkirkan atau meminggirkan masyarakat lokal.

"Pembangunan IKN harus melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih besar," ungkap Basuki Hadimoeljono melanjutkan pesan Presiden Joko Widodo.

Kedua soal investasi dan tata kelola pemerintahan.

"IKN ini akan menjadi percontohan tata kelola pemerintahan yang baik dan cepat. Jadi sekarang ini tidak cukup hanya baik, tapi juga harus cepat," tambah Basuki.

Sementara Plt Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni meluruskan persepsi keliru masyarakat tentang IKN.

Menurutnya, saat ini banyak beredar persepsi yang keliru tentang pembangunan IKN di tengah masyarakat Indonesia.

"Banyak yang salah persepsi tentang IKN dan ini harus diluruskan. Pembangunan IKN ini bertahap, bukan hanya sampai 17 Agustus 2024," tegas Raja Juli Antoni.

Pembangunan IKN harus juga dilakukan secara hati-hati dengan memerhatikan persoalan lingkungan dan terutama keselamatan masyarakat. Misalnya pembangunan Bandara IKN. Faktor keselamatan menjadi pertimbangan utama, bukan sekadar cepat selesai.

"IKN ini bukan soal kejar-kejaran dengan waktu. Ini yang harus diluruskan. IKN tetap dikerjakan secara bertahap," tutup Raja Juli. (sul/ky/adpimprov kaltim)