Gubernur Tinjau Ruas Jalan Kukar-Kubar

Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas'ud (Harum) melakukan peninjauan ruas jalan Samarinda - Kutai Kartanegara (Kukar) - Kutai Barat (Kubar). Peninjauan kondisi ruas jalan tersebut dilakukan Gubernur Harum pada Jumat, 20 Juni 2025.

Gubernur sangat berharap kondisi jalan mulus juga bisa dinikmati masyarakat Kukar, Kubar hingga Mahakam Ulu (Mahulu). Pasalnya, kondisi jalan buruk di jalur ini sudah cukup lama dikeluhkan para pengguna jalan. Menurut Gubernur Harum, kondisi jalan yang baik adalah hak rakyat.

"Hari ini kita akan lihat langsung kondisi jalan dari Samarinda ke Kubar," kata Gubernur Harum, sesaat sebelum keberangkatan di Rumah Jabatan Gubernur Kaltim.

Untuk sejumlah titik jalan yang masih dalam kondisi rusak, baik rusak ringan, sedang dan berat, dirinya akan berjuang kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR agar ruas jalan Kukar-Kubar bahkan hingga Mahulu dalam kondisi mantap.

Gubernur Harum menegaskan akan berjuang ke pemerintah pusat, karena jalur Kukar-Kubar merupakan jalan nasional, bukan jalan provinsi.

Apalagi dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Ke depan, Gubernur Harum sangat berharap jalur Kukar-Kubar akan menjadi jalur alternatif masuk ke IKN dari jalur barat.

Kepada pemerintah pusat dan Otorita IKN, Gubernur Harum mengusulkan pembangunan jalan tembus dari Resak (Kubar) menuju Petung (Penajam Paser Utara/PPU), dan masuk ke IKN.

Sementara perwakilan Dinas PUPR Kaltim, Runandar menjelaskan berdasarkan informasi dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur, tahun ini terdapat beberapa kegiatan penanganan pemeliharaan rutin. Yakni Loajanan-Tenggarong-Senoni-Kota Bangun, Kota Bangun-Muara Leka-Muara Muntai, Muara Muntai-Nayan-Blusuh, Simpang Blusuh-Simpang 3 Damai-Barong Tongkok-Mentiwan, Barong Tongkok-Tering-Batas Kabupaten Mahulu. Selain itu juga ada kegiatan penanganan Simpang Blusuh-Batas Kalimantan Tengah.

Total anggaran yang tersedia untuk sejumlah kegiatan tersebut sebesar Rp41,5 miliar. Sementara masih terdapat sejumlah dana yang masih terblokir sebesar Rp314,4 miliar.

Saat peninjauan ini, Gubernur Harum didampingi istri, Hj Sarifah Suraidah Harum yang juga Anggota Komisi VI DPR RI, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah Pemprov Kaltim. (sul/her/adpimprovkaltim)