Gubernur Harum Buka Musrenbang, Internalisasi Gratispol dan Jospol ke RPJMD 2025-2029

---

Gubernur Kaltim H Rudy Mas'ud (Harum) resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 dan RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2026 di Lamin Etam Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Senin 5 Mei 2025.

Gubernur Harum meminta dukungan semua pihak untuk menyukseskan visi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas. Salah satu poin penting yang akan dibahas dalam musrenbang kali ini adalah bagaimana menginternalisasikan dua program unggulan Gratispol dan Jospol ke dalam RPJMD.

"Forum musrenbang ini merupakan pertemuan puncak dari para pemangku kepentingan untuk mendiskusikan subtansi rancangan pembangunan daerah. Pertama RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026," kata Gubernur Harum saat membuka musrenbang yang diikuti jajaran Forkopimda Kaltim, DPR RI, DPD RI, DPRD Kaltim, para bupati/wali kota se-Kaltim dan instansi vertikal.

Dua program unggulan yang akan diinternalisasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025-2029 adalah Gratispol dan Jospol.

Gratispol meliputi 7 kegiatan. Yakni Gratis bersekolah dari SMA/SMK hingga S3, Gratis biaya berobat dan layanan kesehatan berkualitas, Gratis hidup sehat tanpa stunting, Gratis internet di setiap desa, Gratis seragam sekolah, Gratis biaya administrasi kepemilikan rumah dan Gratis umrah dan perjalanan religi bagi petugas rumah ibadah.

Sementara Jospol terdiri dari 9 kegiatan yang akan diinternalisasikan ke RPJMD. Meliputi Hilirisasi industri pertanian melalui peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis pertanian modern. Pengembangan teknologi dan inovasi di semua sektor perikanan dan kelautan, industri dan layanan publik. Peningkatan insentif guru sekolah umum, pesantren serta penjaga rumah ibadah. Mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung UMKM. Mengembangkan pariwisata dan budaya berbasis desa. Membangun dan meningkatkan infrastruktur kesehatan dan pendidikan. Pembangunan infrastruktur di seluruh Kaltim seperti jalan, jembatan, transportasi umum, jaringan telekomunikasi dan pelabuhan internasional. Revitalisasi Sungai Mahakam untuk transportasi publik, angkutan industri dan pariwisata. Dan memudahkan investasi termasuk pemberian insentif dan kerja sama antara pemerintah daerah, pusat dan swasta.

"Kedua program unggulan ini akan kita internalisasikan ke RPJMD. Karena itu kami sangat berharap dukungan semua pihak, termasuk juga para bupati dan wali kota untuk menyelaraskan misi masing-masing dengan Gratispol dan Jospol, serta kebijakan nasional Astacita Presiden," seru Gubernur Harum.

Menurut Gubernur Harum, posisi
Kaltim sangat strategis karena berada dalam geografi yang sangat potensial, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Posisi ini tentu akan memberi dukungan ekonomi yang sangat besar.

Lebih jauh juga dikatakan, Kaltim perlu kembali bangkit dalam perekonomian nasional. Tidak bergantung hanya pada kekuatan sumber daya alam (SDA) tak terbarukan seperti batu bara, gas dan minyak.

"Kita harus bangun hilirisasi untuk transformasi ekonomi berkelanjutan," tegas Gubernur Harum.

Potensi perkebunan Kaltim juga sangat besar. Konsep yang harus terus dikembangkan adalah memanfaatkan sumber daya lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

"Terpenting lagi, pembangunan Kaltim harus inklusif. Masyarakat harus ikut terdampak dan terlibat dalam pembangunan," tegas Gubernur Harum.

Dengan pembangunan daerah yang searah dengan kebijakan nasional, Gubernur Harum yakin Kaltim akan
bangkit menjadi kekuatan ekonomi baru Indonesia di wilayah timur.

Namun untuk itu diperlukan peningkatan kualitas SDM, sekaligus transformasi sosial yang lebih baik.

Visi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas, bukan hanya berarti daerahnya yang sukses, tapi rakyat harus sejahtera dengan semangat semua bisa sukses.

"Semangat dan cita-cita saya bersama Pak Wagub membawa Kaltim makin sukses. Sampai akhir masa tugas, kami ingin kemiskinan dan pengangguran di bawah 2 persen. Sekarang masih di atas 5 persen," tegas Gubernur.

"Setiap rupiah dari APBD harus memberikan outcome yang bermanfaat bagi masyarakat," imbuh Gubernur lagi.

Karena itu, sejumlah kegiatan yang hanya lips service dan seremonial belaka tak ragu dipangkas. Termasuk perjalanan dinas.

Rapat dihadiri Anggota DPR RI Hj Sarifah Suraidah Harum, Anggota DPD RI Yulianus Henock. Hadir juga Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Kapolda Kaltim, Kajati Kaltim, Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto, pimpinan DPRD Kaltim dan para bupati dan wali kota se-Kaltim. Hadir juga pejabat dari Bappennas dan Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni.

Tampak juga Wali Kota Samarinda Andi Harun, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, Bupati PPU Mudyat Noor, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Wakil Bupati Kutai Barat dan Wakil Bupati Paser. (sul/her/adpimprovkaltim)