Dialog Mensos Gus Ipul Bersama Pilar-Pilar Sosial, Gubernur Harum : Penuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat Guna Tuntaskan Kemiskinan

---

Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan seluruh provinsi di nusantara, Provinsi Kalimantan Timur masih di bawah rata-rata nasional.

Angka kemiskinan rata-rata nasional Indonesia pada 2024 sekitar 8,57 persen atau setara jumlah penduduk miskin 24,06 juta jiwa.

"Tingkat kemiskinan Kaltim masih tinggi Pak Menteri. Berdasarkan data BPS, angka kami masih 5,78 persen," kata Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas'ud (Harum) saat Dialog Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dengan Pilar-pilar Sosial di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Timur, Sabtu 10 Mei 2025.

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Timur masih cukup tinggi atau sebesar 5,75 persen.

Diakui Gubernur Harum kondisi geografis dan luasan wilayah menjadi salah satu pemicu tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Kalimantan Timur.

Seperti masih banyak daerah terpencil dan tertinggal, serta kawasan pedalaman bahkan perbatasan yang tidak memiliki akses (jalan).

"Kami masih punya Kabupaten Mahalam Ulu yang aksesnya sangat terbatas dan berbatasan langsung dengan Malaysia," ungkap Gubernur Harum.

Orang nomor satu Benua Etam ini pun menjelaskan kesulitan masyarakat pedalaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebab harga-harga mahal.

Diantaranya, harga semen per sak mencapai Rp800 ribu dan harga BBM meski satu harga namun tetap mahal, hampir Rp30 ribu per liter.

Belum lagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti listrik, di mana Kaltim memiliki 1.038 kelurahan dan desa yang diantaranya belum tersentuh aliran listrik.

"Kondisi ini yang menyebabkan warga kami miskin Pak Menteri," tegasnya.

Karenanya, Program Gratispol dan Jospol untuk mengintervensi sektor pendidikan, kesehatan bahkan pembangunan infrastruktur yang masif dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kaltim.

"Kami yakin Pak Menteri bahwa program gratis untuk pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur untuk akses akan mampu memutus kemiskinan di Kaltim, bahkan kami bisa sejajar dengan negara lain seperti Malaysia dan Brunai," beber Gubernur Harum.

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengakui program-program pembangunan yang dilakukan Gubernur Rudy Mas'ud dan Wagub Seno Aji selaras dengan program pembangunan nasional serta visi misi (Asta Cita) Presiden Prabowo Subianto.

"Program Bapak Gubernur sangat keren. Beliau paham betul permasalahan di Kaltim. Mana yang harus diperkuat dan mana yang harus diintegrasikan dengan pemerintah pusat," ujar Gus Ipul, sapaan akrab Mensos Saifullah Yusuf.

Di kesempatan ini, Gus Ipul meminta pilar-pilar sosial terdiri Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara agar lebih intensif berkoordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kaltim.

"Saya minta semua pilar-pilar sosial di Kaltim agar sering-sering bertemu Bapak Gubernur," pintanya.

Selain itu, Gus Ipul berharap pilar-pilar sosial mampu melakukan transformasi layanan sosial berbasis data dan teknologi, khususnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

"Bantuan sosial khusus Kaltim terdapat 115.874 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan alokasi angharan sebesar Rp403,833 miliar," sebutnya.

Bansos terbagi dalam program sembako Rp213,254 miliar untuk 90.332 KPM, Program Keluarga Harapan (PKH) Rp185,763 miliar dan anak yatim piatu (YAPI) Rp4,815 miliar untuk 1.944 jiwa.

Hadir para pejabat utama Kementerian Sosial RI, Kepala Dinas Sosial Kaltim Andi Muhammad Ishak.(yans/her/adpimprovkaltim)