Dampingi Wakil Ketua DPR RI Tinjau Kantor Imigrasi Samarinda, Gubernur Harum: Pemprov Kaltim Dukung Menjadi Kantor Imigrasi Khusus

---

Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas'ud (Harum) mendampingi kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Jalan Juanda Samarinda, Jum’at 25 April 2025.

Tampak hadir menyambut Ketua DPRD Kaltim H Hasanuddin Mas'ud, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) Kalimantan Timur Syahrioma Delavino, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda Yudhistira Pramana, serta pejabat utama Kanwil Ditjen Imigrasi Kaltim dan Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda.

Atas nama Pemerintah dan masyarakat Kaltim, Gubernur Harum mengapresiasi kinerja Kantor Imigrasi Samarinda dalam melayani keperluan keimigrasian seperti memberikan dokumen perjalanan (izin berangkat dan izin kembali), serta menentukan status keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia.

"Kantor Imigrasi Samarinda ini selayaknya representatif untuk faailitas maupun pelayanannya," katanya.

Gubernur Harum pun sangat setuju kelas kantor ini dinaikkan seiring dengan semakin meningkatnya kunjungan warga untuk keperluan keimigrasian.

Terlebih Kota Tepian Samarinda merupakan salah satu pintu masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Samarinda ini kan selain ibu kota provinsi, juga pintu masuk ke IKN. Dimana bukan hanya warga nasional datang kesini, tapi masyarakat global. Orang dari berbagai negara pasti datang dan berkunjung ke IKN lewat Samarinda," bebernya.

Untuk itu, orang nomor satu Benua Etam ini segera berkoordinasi dengan lembaga legislatif (DPRD Provinsi Kaltim) untuk ketersediaan lahan pembangunan Kantor Imigrasi Samarinda yang representatif.

"Pemerintah Provinsi Kaltim siap memberikan dukungan. Ada beberapa areal (lahan) untuk ini. Mudah-mudahan, kedepannya Samarinda bisa menjadi imigrasi khusus," ungkapnya.

Hal lain harap Gubernur Harum, Kantor Imigrasi Samarinda mampu memberi peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kepada bangsa, juga memberikan retribusi bagi Provinsi Kaltim.

"Kita perlu memberikan dukungan ini. Sebab bagian dari pelayanan publik yang harus diberikan kepada masyarakat Indonesia dan global," tegasnya.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan Samarinda saat ini bukan hanya ibu kota provinsi, tetapi etalase ibu kota baru negara Republik Indonesia, sehingga harus memiliki tempat pelayanan yang sangat representatif.

"Kantor Imigrasi Samarinda ini pasti melayani paspor, visa dan hal keimigrasian banyak orang. Bahkan bukan orang Kaltim saja, tapi luar Kaltim, bahkan warga asing," ujarnya.

Pelayanan yang prima dan baik, lanjutnya, hanya bisa diberikan jika kantor layanannya selain memiliki sarana dan faailitas yang lengkap, juga representatif.

Adies pun berharap dukungan Pemprov Kaltim mampu meningkatkan kelas pelayanan seperti Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan.

"Saya bersama Pak Gubernur sudah melihat Balikpapan dan kita sepakat mengusulkan menjadi kelas 1 khusus," akunya.

Ironi, ketika Balikpapan meningkat status, sementara Samarinda sebagai etalase ibu kota provinsi bahkan IKN, namun Kantor Imigrasi lebih kecil dari Balikpapan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda Yudhistira Pramana menyebutkan luas lahan keseluruhan Kantor Imigrasi Samarinda sekitar 1.700 meter persegi dengan luas bangunan 700 meter persegi.

Dimana setiap hari Kantor Imigrasi Samarinda melayani sekitar 90 sampai 100 orang, bahkan hingga 140 orang, tapi tempat tunggunya 45 kursi.

Tempat parkir sempit dan hanya mampu menampung 14 mobil, belum lagi kalau hujan, air bisa masuk kantor (banjir).

"Kami sangat berterima kasih atas komitmen Bapak Gubernur untuk menyediakan lahan yang lebih luas dan strategis untuk Kantor Imigrasi Samarinda," ucapnya.(yans/her/adpimprovkaltim)