BALIKPAPAN – Penyaluran program beasiswa bukanlah satu-satunya solusi untuk menyelesaikan beragam persoalan pendidikan di Kaltim. Sebab yang diperlukan adalah komunikasi dan koordinaai lintas sektor, lintas wilayah serta lintas kewenangan. Termasuk di dalamnya mengoptimalkan peran Dewan Pendidikan sebagai mitra pemerintah.
Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengungkapkan permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan dewasa ini memerlukan perhatian dan penanganan serius semua pihak. Termasuk Dewan Pendidikan yang sudah terbentuk di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.
"Dewan Pendidikan adalah mitra strategis pemerintah, juga jembatan bagi pemangku kepentingan dunia pendidikan," kata Pj Gubernur Akmal Malik saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Dewan Pendidikan di Ballroom Platinum Hotel & Convention Hall Balikpapan, Kamis (17/10/2024).
Diakuinya, alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBD maupun APBN belum maksimal untuk menyelesaikan masalah pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Akmal tak menampik permasalahan yang dihadapi dan ditemukan Dewan Pendidikan di Indonesia hampir sama, meski berbeda karakteristik daerahnya.
Karena itu Akmal meminta agar Dewan Pendidikan mampu mengkanalisasi permasalahan dan menyampaikan informasi, sekaligus solusi terkait pendidikan di daerah yang berimbas pada kebijakan nasional.
Salah satunya terkait peralihan kewenangan (status) dari kabupaten dan kota ke provinsi, juga masalah teknis, dokumen, kepegawaian dan aset.
"Sangat penting Dewan Pendidikan melakukan komunikasi dengan seluruh stakeholder pendidikan, termasuk roadshow ke sekolah-sekolah," harap Akmal.
Guna mengoptimalkan kinerja Dewan Pendidikan, Akmal menyarankan lembaga ini bisa mengelola dana abadi pendidikan.
"Ini sudah dilakukan beberapa daerah, tapi Kaltim belum. Dewan Pendidikan penting dan harus di-support dana abadi yang mereka kelola sendiri," pesan Akmal.
Sementara terkait pelaksanaan rakernas ini, Akmal menyampaikan apresiasi atas inisiasi rakernas yang sukses diikuti Dewan Pendidikan dari 14 provinsi di Indonesia itu.
"Kita berharap rakernas ini mampu merumuskan gagasan yang dapat dieksekusi secara bersama oleh seluruh pemangku kebijakan," harapnya.
Ketua Dewan Pendidikan Kaltim Adjrin menjelaskan rakernas diselenggarakan selama tiga hari (17-19 Oktober 2024) diikuti 90 peserta dan dihadiri Ketua Dewan Pendidikan dari 14 provinsi di Indonesia.
Rakernas diisi penyampaian materi menghadirkan narasumber Dirjen GTK Kemendikbud, Komisi X DPR RI, akademisi Universitas Mulawarman Samarinda dan Forum Dewan Pendidikan Indonesia.
Hadir Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Otorita IKN Alimudin, Anggota DPR RI Dr Hetifah Saifudian, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim H Irhamsyah, Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia Prof Junaidi, Dewan Penasehat Dewan Pendidikan Kaltim dan Ketua Dewan Pendidikan kabupaten dan kota se-Kaltim. (yans/sul/ky/adpimprov kaltim)